STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IJIN, PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM | Tribrata News Kendal

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IJIN, PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TENGAH

RESOR KENDAL

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IJIN,

PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT

DAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

  1. DASAR
  2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
  4. Pasal 510 KUHP tentang Keramaian umum.
  5. Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol : JUKLAP / 02 / XII / 1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
  6. Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor : STR / 905/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Proses penerbitan perijinan kegiatan Masyarakat.

 

  1. SURAT IJIN KERAMAIAN UMUM
  2. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan masyarakat berupa keramaian umum yang memerlukan Surat Ijin Keramaian Umum dari Polri antara lain:

  1. Pesta
  • Pekanraya
  • Festival
  • Bazzar
  • Dan kegiatan sejenis
  1. Keramaian
  • Pasar malam
  • Pameran
  • Pekanraya
  • Festival

/_. 5) Bazzar ….

  • Bazzar
  • Pertunjukan ketangkasan / atraksi
  • Dan kegiatan sejenis
  1. Pawai
  • Pawai Alegoris
  • Karnaval
  • Pertunjukan ketangkasan / atraksi
  • Dan kegiatan sejenis

 

  1. Pemohon

Pemohon ijin kegiatan bisa Perorangan, Organisasi Politik, Organisasi bukan Politik (Ormas), Lembaga Keilmuan dan Badan hukum.

 

  1. Persyaratan
  2. Surat Permohonan ijin tertulis yang memuat:
  • Tujuan dan sifat kegiatan
  • Tempat kegiatan
  • Waktu kegiatan
  • Penanggung jawab
  • Perkiraan jumlah peserta.
  1. Jadwal acara
  2. Daftar susunan panitia / pengurus organisasi
  3. Nama peserta / Undangan / Pembicara
  4. AD/ART dan Akte Organisasi / Badan hukum
  5. Proposal kegiatan
  6. Surat ijin tempat kegiatan

 

  1. Alamat Surat Permohonan Ijin
  2. Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Polsek dan sebagian / seluruh peserta berasal dari beberapa desa dalam daerah hukum Polsek, maka Alamat surat permohonan ijin ditujukan kepada Kapolsek.

/_. b. Kegiatan….

  1. Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Polres dan sebagian / seluruh peserta berasal dari beberapa wilayah kecamatan dalam daerah hukum Polres, maka Alamat surat permohonan ijin ditujukan kepada Kapolres Up. Kasat Intelkam.
  2. Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Polda dan sebagian / seluruh peserta berasal dari beberapa wilayah kabupaten dalam daerah hukum Polda, maka Alamat surat permohonan ijin ditujukan kepada Kapolda Up. Direktur Intelkam.
  3. Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Nasional dan Internasional dan sebagian / seluruh peserta berasal dari beberapa Propinsi atau Luar negeri, maka Alamat surat permohonan ijin ditujukan kepada Kapolri Up. KabaIntelkam

 

  1. Tata Cara pengajuan ijin
  2. Surat permohonan ijin diajukan secara langsung oleh penyelenggara / wakilnya yang sah.
  3. Diterima oleh petugas Polri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dimulai. Apabila surat permohonan ijin diajukan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan, maka pejabat Polri dapat menolak surat permohonan yang dimaksud.

 

  1. Sebelum mengeluarkan Rekomendasi / Surat Ijin / Surat Pemberitahuan untuk giat masyarakat agar mengambil langkah langkah :
  2. Melakukan penelitian terhadap persyaratan yang diajukan oleh masyarakat serta melaksanakan cek kesiapan dilapangan seperti situasi lokasi / tempat kegiatan / kapasitas daya tampung, jalur masuk / keluar dan evakuasi, kelengkapan fasilitas gedung / tempat apabila dilaksanakan dalam ruangan / gedung.
  3. Melaksanakan Koordinasi berkesinambungan secara Internal ( Lintas Fungsi dan Sat Bawah) dan Eksternal ( Instansi terkait seperti Pemda, TNI, Team SAR, Petugas Medis, Dishub, Panitia penyelenggara serta unsur Pam Potensi Masyarakat lainya.
  4. Adakan kesepakatan / surat pernyataan dengan pihak penyelenggara untuk bertanggung jawab terhadap jalannya acara apabila terjadi kerusakan materiil atau timbulnya Korban dan di dukung dengan surat pernyataan dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kades setempat dan kades tetangga untuk ikut menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung.

 

/_. d. Agar disampaikan….

  1. Agar disampaikan kepada penyelenggara untuk tidak menyanyikan / musik yang dilarang resmi oleh pemerintah sehingga menimbulkan potensi gangguan Kamtibmas / SARA.
  2. Dalam hal perizinan dan pemberitahuan kegiatan Masyarakat yang diterbitkan satuan atas / lebih tinggi wajib dilengkapi dengan Rekom dari satuan bawahnya dan didukung persyaratan Administrasi yang diperlukan.
  3. Khusus Giat masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan / kecelakaan Seperti Sepakbola, Konser Musik, Sedekah Bumi / Laut, Grebek Kraton Agar dilengkapi dengan Kirka Intelkam, Renpam Fungsi Ops, Saran Pendapat , Rekom dari Fungsi Tehnis Polri , Rekom / dukungan persetujuan dari Instansi terkait sesuai Subtansi giatnya.
  4. Tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan perijinan keramaian / aksi panggung kepada masyarakat baik berupa hiburan maupun sejenisnya bagi yang telah memenuhi persyaratan , dan dalam penerbitan ijin keramaian, show dan lain lain kepada masyarakat / penyelenggara agar tetap memperhatikan situasi keamanan dan mempertimbangkan kekuatan personil yang dilibatkan dalam pengamanan kegiatan dimaksud ( Tidak melarang kegiatan Show tanpa alasan keamanan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan )

 

  1. PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT
  2. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan masyarakat yang memerlukan Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Polri antara lain:

  1. Rapat
  2. Sidang
  3. Musyawarah
  4. Muktamar
  5. Kongres
  6. Sarasehan
  7. Temu Kader
  8. Dan kegiatan sejenis.

 

/_. 2. Penyelenggara….

 

  1. Penyelenggara
  2. Partai Politik
  3. Organisasi kemasyarakatan (ormas)
  4. Perkumpulan lainnya
  5. Perorangan
  6. Kelompok non Organisasi

 

  1. Kriteria pertemuan
  2. Kegiatan bersifat politik
  3. Diselenggarakan diluar lingkungan kantor / gedung / sekretariat sendiri
  4. Peserta lebih dari 10 orang
  5. Tidak bersifat keilmuan
  6. Membahas hal yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintah Negara dengan maksud mempengaruhi jalanya pemerintahan.

 

  1. Persyaratan (sama dengan permohonan Surat ijin Keramaian umum).
  2. Alamat Surat Permohonan Ijin (sama dengan permohonan Surat ijin Keramaian umum).
  3. Tata Cara pengajuan ijin (sama dengan permohonan Surat ijin Keramaian umum).

 

  1. Kegiatan yang tidak memerlukan Surat Ijin dari Polri.
  2. Bentuk kegiatan

Bentuk kegiatan yang tidak memerlukan Surat Ijin Keramaian Umum dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari Polri antara lain:

  1. Pesta berupa pesta ulang tahun, pertunangan, pernikahan, khitanan, syukuran, arisan dan kegiatan lain yang sejenis.
  2. Peringatan hari besar nasional berupa upacara, kenduri, pentas seni, panjat pinang dan kegiatan lain yang sejenis.
  3. Pertemuan Politik berupa rapat, sarasehan, musyawarah, diskusi dan kegiatan lain yang sejenis.
  4. Pertemuan pengurus rapat, sarasehan, musyawarah, diskusi dan kegiatan lain yang sejenis.

 

/_ e. Pertemuan sosial….

  1. Pertemuan sosial berupa gotong royong, kerja bhakti, pesta adat, arisan, olah raga, musyawarah lingkungan, sarasehan dan kegiatan lain yang sejenis.
  2. Pertemuan budaya berupa ,tarian, drama, pembacaan puisi, opera, pantomime, kesenian daerah dan kegiatan lain yang sejenis.
  3. Pertemuan keagamaan berupa pengajian, kebaktian, sembahyang bersama, majlistaklim, tabliq dan kegiatan lain yang sejenis.
  4. Pertemuan keilmuan berupa kegiatan belajar mengajar, ceramah, seminar, symposium, loka karya, diskusi panel, kongres keilmuan dan kegiatan lain yang sejenis.
  5. Pertemuan kedinasan berupa rapat, siding, lokakarya, kunjungan kerja dan kegiatan lain yang sejenis.

 

  1. Ketentuan khusus.

Apabila kegiatan dimaksud diselenggarakan secara terbuka, ditempat terbuka dan dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum atau kelancaran lalulintas umum, maka penyelenggaraan kegiatan harus memberitahukan kegiatan dimaksud kepada Polri.

 

  1. PEMBERITAHUAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM (MPDU)
  2. Bentuk kegiatan

Bentuk kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum yang harus memberitahukan kepada Polriadalah:

  1. Unjuk rasa atau demonstrasi
  2. Pawai
  3. Rapatumum
  4. Mimbar bebas

 

  1. Lokasi yang tidak boleh dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum antara lain:
  2. Lingkungan Istana Kepresidenan
  3. Tempat-tempat ibadah agama
  4. Instalasi militer
  5. Rumah Sakit

/_. e.Pelabuhan udara….

  1. Pelabuhan udara dan atau laut
  2. Stasiun Kereta Api
  3. Terminal angkutan darat
  4. Obyek-obyek vital nasional

 

  1. Persyaratan

Surat pemberitahuan tertulis yang memuat:

  1. Maksud dan tujuan kegiatan
  2. Tempat, lokasi dan rute kegiatan
  3. Waktu dan lama kegiatan
  4. Bentuk atau jenis kegiatan
  5. Penanggungjawab kegiatan
  6. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan
  7. Alat peraga yang digunakan
  8. Jumlah peserta

 

  1. Ketentuan-ketentuan
  2. Kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum tidak boleh diselenggarakan pada hari besar nasional.
  3. Peserta kegiatan dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
  4. Pemberitahuan kegiatan diajukan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.
  5. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat dibubarkan oleh pejabat Polri yang berwenang apabila tidak mematuhi perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.

 

Kendal ,       Januari 2014

KEPALA SATUAN INTELKAM

 

Unduh SOP Perijinan :

SOP PERIJINAN

 

 

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*